14.14
WartaPemalang- Pemkab Pemalang dianggap tak becus mengurus persoalan sampah. Terutama di Dukuh Pesalakan Desa Pegongsoran.
Karenanya, jelas saja masalah ini menjadi perhatian banyak orang. Bahkan, banyak orang menilai kalau pemkab terkesan tutup mata.
Salah satunya, DPD Koalisi Kawal Lingkungan Lestari KAWALI Kab Pemalang misalnya yang berkirim surat sampai lima kali namun tidak digubris.
Bahkan, KAWALI berharap agar Presiden turun tangan menangani sampah yang tak kunjung beres.
Saat ini memang pemkab sudah memasang jaringan Wifi, namun hal itu tak mengurangi dampak dari sampah tersebut. Masyarakat lebih mempertanyakan soal kompensasi yang sejak tahun 1994 tak pernah ada.
Sementara itu, Plt Bupati Pemalang Mansur.Hidayat mengatakan dirinya sudah dapat laporan, dan di 2023 ini langsung kita anggarkan untuk membuat delapan incinerator.
Untuk sekarang dibuat tiga dan selanjutnya bertambah lima.
" Saya berharap cukup untuk mengatasi penumpukan sampah, yang masing-masingnya memakan anggaran 120 juta,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Rupanya, Pemkab Pemalang tak menyadari dampak dari incinerator tersebut. Bisa jadi hal ini karena pemkab sudah kebingungan dalam Penanggulangan sampah itu.
Hingga acapkali dalam beberapa kesempatan Pemkab Pemalang memgatakan akan menyiapkan sejumlah insenerator yang difungsikan untuk membakar sampah secara ramah lingkungan.
Padahal, Dampak lingkungan dari adanya proses pembakaran sampah di insinerator acapkali dikesampingkan. Padahal, proses ini menghasilkan emisi gas berbahaya, termasuk gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan oksida nitrogen.
Dalam pada itu, Masyarakat Pesalakan Menggugat, MASPANGAT menandaskan Bahwasannya yang dibutuhkan bukan janji tapi realisasi, salah satunya soal kompensasi.
MASPANGAT juga meminta agar persoalan sampah jangan menjadi konsumtif politik.
" Ya semoga persoalan sampah ini tidak dijadikan politisasi untuk populeritas atau panggung drama yang mau nyalon," ujarnya.
(Chaerun)
