Oknum Kades Di Wilayah Kecamatan Bodeh Diduga Melanggar Pasal 29 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

 

warta pemalang.com, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen LPKSM-YKM Pemalang merasa kecewa dengan pelayanan pemerintah desa di salah satu desa di wilayah kecamatan bodeh kabupaten pemalang. Oknum Kepala Desa di salah satu desa tersebut diduga terkesan diskriminatif dan diduga mempersulit atau memperlambat terkait penyelesaian persoalan jual beli yang sedang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Konsumen LPKSM-YKM Pemalang.

Data yang dimiliki oleh Lembaga Perlindungan Konsumen LPKSM-YKM Pemalang sangatlah lengkap,tapi oknum Kepala Desa tersebut berlagak seperti layaknya seorang hakim bahwa berdasarkan keyakinannya jual beli itu tidak pernah ada atau terjadi.Sikap dan statmen oknum tersebut sangat mencengangkan dan membuat kaget pihak Lembaga Perlindungan Konsumen LPKSM-YKM Pemalang Yang akhirnya menganggap oknum tersebut diduga melakukan tindakan diskriminatif dan mempersulit Langkah langkah dalam penyelesaian persoalan jual beli yang sedang ditangani.

Padahal jelas jelas pihak penjual sudah menjual tanah atau sawah miliknya kepada orang lain atau pembeli,bahkan sebelumnya juga sudah dijual kepada orang lain sebelum dijual ke orang lain lagi.

"Patut Diduga penjual melakukan dugaan penipuan karena tanah/sawah yang dijual kepada pembeli,diduga sebelumnya sudah dijual ke pihak lain 7 Oktober 2011 dan dijual kepada pembeli lain lagi 12 Juli 2012 oleh penjual(pemilik tanah/sawah)",ungkap LPKSM-YKM.Oknum Kepala Desa tersebut diduga berpotensi Melanggar Pasal 29 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Read More

Debt Collector Tak Bisa Tarik Paksa Kendaraan di Jalan

 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menegaskan tidak boleh debt collector menarik paksa kendaraan di jalan. Konsumen bisa melaporkan jika ada penarikan paksa kendaraan bermotor di jalan.

Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN RI, Slamet Riyadi mengungkapkan jika ada penarikan paksa oleh debt collector, karena kredit macet, konsumen bisa melaporkan. Dia mengatakan ada tahap-tahap yang bisa ditempuh, baik dari konsumen maupun kantor pembiayaan/debt collector.

Slamet menjelaskan dari sisi konsumen jika merasa mulai kesulitan membayar, harus ada itikad baik datang ke kantor pembiayaan. Konsumen bisa menjelaskan permasalahan yang membuat kendala harus menunda pembayaran. Sementara dari sisi leasing jika akan melakukan penarikan juga tidak bisa semaunya.

"Harus melalui surat teguran 1, 2, dan 3. Lalu somasi dalam jangka waktu per tujuh hari. Baru mengirim jasa penagih hutang. (Debt Collector) punya sertifikat penagih, surat tugas dari lembaga pembiayaan. Kalau gak surat tugas, itu ilegal," jelas Slamet seusai diskusi Peran Stakeholder terkait Implementasi Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU P2SK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXIX/2021 dalam rangka Pencegahan Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor, di Kantor OJK DIY, Rabu (17/5/2023).

Slamet mengatakan jika dilakukan penarikan kendaraan secara paksa di jalan, kantor pembiayaan pun bisa terancam sanksi. "Ada ketentuan sanksi yang berlaku, hingga pencabutan izin usaha," kata Slamet.

Slamet memberi gambaran, semisal konsumen sudah membayar cicilan sampai 33 kali dan hanya tinggal 3 kali, mereka tidak diberikan kesempatan negosiasi, menjadi hal yang ironis.

"Tapi justru main tarik saja. Konsumen sudah lebih banyak bayar (cicilan) daripada yang belum. Harusnya bisa diberikan dispensasi untuk tidak langsung ditarik kendaraannya," ungkapnya.

Jika ada permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait penarikan paksa kendaraan, masyarakat bisa melakukan pengaduan ke BPKN RI melalui aplikasi Play Store/App Store BPKN 153, dan OJK melalui layanan kontak OJK 157.

"Pelaporan ke OJK sudah diatur dalam sistem web berbasis Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Masyarakat juga bisa datang langsung ke kantor OJK DIY," ujar Kepala OJK DIY, Parjiman.

Laporan tersebut akan dimasukan ke APPK. Leasing yang diadukan akan mendapat peringatan untuk menanggapi aduan. Pelaporan tersebut juga transparan, dalam artian masyarakat bisa memantau menggunakan akses username dan password dari OJK.

Nantinya akan ada negosiasi dengan perusahaan leasing yang bersangkutan dengan masyarakat. "Nasabah dipertemukan dengan pelaku usaha jasa keuangan (leasing). Di situ dilakukan mediasi untuk mencari penyelesaian dengan baik, kalau gak bisa terpaksa ke aparat penegak hukum," kata Parjiman.

Sumber: Klik Disini

Read More

Hari Jadi Ke 449 Kabupaten Pemalang Momentum Untuk Maju, Berdaya dan Sejahtera

WartaPemalang-Ribuan warga Pemalang memadati Jalan untuk menyaksikan kirab Pataka dan iring-iringan karnaval dalam rangka hari jadi Kabupaten Pemalang Ke 449 yang jatuh pada tangga 21 Januari ini.

Kali ini hari jadi Pemalang ke 449 mengambil tema " Kabupaten Pemalang Maju Berdaya Sejahtera". 

Bupati Pemalang Mansur Hidayat beserta istri nampak menaiki kereta kencana Kyai Seto Raman begitu juga dengan Ketua DPRD Pemalang, Tatang Kirana didampingi istri menaiki kereta kencana Kyai Turungojati.

Usai kirab dihalaman pendopo kabupaten, Mansur Hidayat didampingi Tatang Kirana beserta kepala OPD mengatakan hari jasi kali ini adalah momentum untuk Kabupaten Pemalang maju, berdaya dan sejahtera.

" Kita jadikan hari ini Pemalang yang lebih baik lagi," ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Tatang menyampaikan pesan yang mendalam kepada Pemkab Pemalang agar kita lebih bekerja keras lagi agar lebih baik.

" Yang buruk untuk ditinggalkan dan yang baik untuk ditingkatkan lagi," tandasnya.

Dalam pada itu, selesai sesi wawancara Mansur Hidayat dan kepala OPD dan yang lainnya menuju ke gedung DPRD Pemalang untuk melakukan sidang paripurna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pemalang Ke 449.

Bagaimana tanggapan warga soal hari jadi ini ? Salah seorang warga Kebondalem Jalan Citarum, Maryati (46) berharap agar Kabupaten Pemalang mampu bersaing dengan Kabupaten lain serta bisa membuka lapangan kerja lebih banyak lagi.

" Saya berharap Pemalang mampu bersaing dengan kabupaten lain dan juga bisa lebih baik lagi," harapnya.

Hal senada diungkapkan oleh Waryoto Wa (36) warga Kelurahan Mulyoharjo Menurutnya usia Pemalang sudah sangat tua dan harus bisa menjadi lebih baik lagi.

" Ya Pemalang harus berubah dan kuat setelah kemarin ada badai di pemerintahannya, Pemalang is the best lah,"

(Chaerun)

Read More

Di Pemalang Bakal Ada Pabrik Sepatu Yang Membutuhkan 20 Ribu Pekerja

 

WartaPrmalang – Masyarakat Pemalang bakal ketiban untung nih, kenapa ? Tal lama lagi, di Pemalang bakal ada pabrik sepatu yangbl lokasinya di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal.

Siapa investornya, berdasarkan infoasi adalah Huali Group dari China. Bupati Pemalang mengatakan Saat ditemui di halaman pendopo kabupatwn belum lama ini.

“ Tanahnya sudah ada dan perizinannya yang kaitannya untuk di Pemalang sudah selesai, sekarang tinggal menunggu AMDAL yang kaitannya dengan pusat,” ujarnya.

Dijelaskan Mansur,  diperkirakan bulan April-Mei 2024 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sudah selesai dan harapannya Mister Land sebagai GM Huali Group untuk segera kerja di Pemalang.

“Kami siap mengawal dan segera eksekusi yang ada di Pemalang untuk progres pembangunannya,” tandasnya.

Lebih lanjut Mansur menegaskan saat ini progres persiapannya tidak ada kendala karena memang kalau proses AMDAL membutuhkan waktu.

Nantinya, pabrik ini dapat menyerap tenaga kerja atau karyawan yang sekitar 20 ribu orang.

" Mudah-mudahan segera terealisasi untuk proses pembangunannya," pungkasnya

(Chaerun)

Read More

IGTKI Diharapkan Mampu Tingkatkan Sinergitas

 

WartaPemalang – Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Indonesia (IGTKI) PGRI Kecamatan Ampelgading menggelar Rakor di Pendopo Balai Desa Ampelgading, Selasa,(23/01/2024). 

Sementara itu,  Bupati Pemalang Mansur Hidayat didampingi Ketua TP PKK Santi Rosalia yang hadir  dalam kegiatan tersebut berharap pertemuan ini mampu menjadi sarana/media bagi semuanya baik dari jajaran Pemda, Pemdes dan IGTKI di Kecamatan Ampelgading 

Mansur berharap pertemuan ini menjadi komitmen bersama untuk menguatkan koordinasi dan komunikasi antar unsur penyelenggara pemerintahan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan roda pembangunan di Kabupaten Pemalang di berbagai lini. 

Program ini tidak bersinergi sinergi baik, apabila berbagai program terkendala, sebaliknya program berjalan dengan efektif apabila ada sinergi.

“Oleh karena itu, melalui momentum ini, saya harap kualitas kebersamaan, kerja sama dan gotong-royong di antara kita semua dapat kita tingkatkan, semua ini demi membawa Pemalang lebih maju, berdaya dan sejahtera,” harapnya. 

Sebelumnya Koordinator IGTKI PGRI, Kusyadi mengaku pihaknya mendapatkan tugas dari Bupati kemarin  8 Januari 2024 di tugasi sebagai pendamping di Ampelgading. 

Ia menyebutkan pihaknya mendapatkan tiga pengawas, satu penolong hikmah, serta tujuh staf kantor, 12 pendidik kantor. Ada 42 lembaga SD di Ampelgading, 40 lembaga negeri dan dua lembaga swasta. Kepala sekolah, guru, operator dan penjaga berjumlah 362 orang. 

“Lembaga Paud formal 31 lembaga. Paud non formal 27. Jumlah personal semua ada 193 orang. Total di Ampelgading ada 566 orang,” jelasnya.

(Chaerun)

Read More