09.40
WartaPemalang-Anggaran Pemilukada di Kabupaten Pemalang sampai saat ini baru ada 68 milyar. Jumlah itu sudah termasuk dari pusat dan Propinsi. Padahal, biaya yang dibutuhkan adalah 108 milyar.
Dengan kondisi yang seperti sekarang pemda harus berpikir keras untuk menutup kekurangan yang 40 milyar.
" Pemda harus berpikir bagaimana caranya menutup kekurangan ini ditengah kondisi seperti ini," ujar salah seorang pejabat di lingkungan pemda belum lama ini.
Belum lagi, kebutuhan lainnya yang memang harus dikerjakan, imbuhnya.
Padahal, Pelaksanaan Pemilukada tinggal menghitung bulan. Runyamnya, Saat ini ada kabar dalam tubuh eksekutif sedang tidak harmonis antara pimpinan dengan beberapa OPD dan dinas serta DPRD
Hal ini bahkan sempat secara tersirat di sampaikan oleh Plt bupati Mansur Hidayat beberpa waktu lalu bahwa kepala dinas yang tidak bisa bekerja lebih baik mundur.
" Kepala dinas yang tidak bisa bekerja lebih baik mundur saja," ujarnya kepada media beberapa waktu lalu.
Hal inilah yang memicu persepsi kalau Plt bupati tidak cocok dengan pejabat yang sekarang ini. Sebab, mereka dianggap sebagai orang lama, (baca- orangnya Agung)
Sementara itu bocoran yang di sampaikan dari eksektuif kepada Warta Pemalang mengatakan persoalan kekurangan anggaran 40 milyar akan dicarikan solusinya.
" Kita akan cari jalan keluarnya dengan menjalin komunikasi dengan dewan, sekarang ada hal lain yang harus diperhatikan dalam anggaran juga yakni soal sampah ," ujarnya.
Sementara itu, salah seorang komisioner Bawaslu, Sudadi melalui pesan singkatnya, Rabu (7/6/2023) mengatakan belum lama ini Bawaslu mengajukan amggaran kepada pemda sebesar 16 milyar.
" Anggaran 108 milyar itu dimungkinkan biaya pilkada, apakah itu untuk KPU atau bagaimana kita tidak tahu," ujarnya.
Untuk anggaran pilkada, bawaslu dalam tahap pengajuan atau usulan ke bupati, lanjutnya.
(Chaerun)
