iklan banner

Rabu, 05 April 2023

 


WartaPemalang- Ketua DPRD  Pemalang Tatang Kirana  telah membentuk  Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang akan membahas Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pemalang Tahun Anggaran 2022 , Selasa (4/4/2023)


Dalam pembentukan itu, hadir  Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Pj Sekda Mohammad Sidik dan 2 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Khodori dan Ajeng Triyani.


Dalam kesempatan itu, Tatang mengatakan, pembentukan Pansus LKPJ tersebut berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pemalang pasal 69 yang menyebutkan bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan.


Untuk itu, Tatang telah mengirimkan surat kepada masing-masing fraksi perihal usulan nama calon anggota Pansus LKPJ Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2022. Dalam pada itu, masing-masing fraksi telah mengirimkan nama calon anggota Pansus dalam rangka membahas LKPJ Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2022. Karenanya, agenda selanjutnya yaitu Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus.


Setelah dilaksanakannya Rapat Intern Pansus, terbentuklah 50 orang yang terdiri dari pimpinan dan anggota Pansus DPRD Kabupaten Pemalang yang terdiri dari 6 Fraksi yaitu FPKB, FPG, FPDIP, FPPP, FPGerindra dan FPKS. 


( Chaerun)




HALO KONSUMEN

HALO KONSUMEN
Mari bersama menuju untuk menjadi konsumen yang cerdas dan mandiri "SAATNYA KONSUMEN BICARA" dan "BERANI LAPOR HEBAT" DENGAN PEDOMAN: LIHAT, LAWAN, LAPORKAN. dengan cara mengisi Form Pengaduan online. Terima kasih Salam Perlindungan Konsumen

Pengikut

Jadwal Sholat


jadwal-sholat

Categories

HUKUM

Bupati Pemalang Mansur Hidayat, ST

Bupati Pemalang Mansur Hidayat, ST

SELAMAT HARI JADI PEMALANG YANG KE 449

SELAMAT HARI JADI PEMALANG YANG KE 449

Selamat Hari Jadi Pemalang yang ke 449

Selamat Hari Jadi Pemalang yang ke 449

Penelusuran Hilangnya Saldo Milik KPM oleh LPKSM-YKM Pemalang

Serabi Likuran Desa Penggarit

Desa Jebed Utara Bagikan 956 Sertifikat Program PTSL Tahun 2021

Presiden Jokowi Akan Sederhanakan Proses Perizinan Usaha

ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN PERLINDUNGAN KONSUMEN