17 Kepala Daerah Ikuti Pelatihan Anti Korupsi KPK

SEMARANG, – Untuk memberikan pemahaman lebih sekaligus upaya antisipasi, sebanyak 17 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2015 di Jateng mengikuti pelatihan Anti Korupsi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Selasa (22/3) mendatang. Para kepala daerah itu diantaranya Hadi RudyatmoPurnomo (Kota Surakarta), Agus Bastian­Yuli Hastuti (Kabupaten Purworejo), Tasdi­Dyah Hayuning Pratiwi (Kabupaten Purbalingga), Mohammad Yahya Fuad­ Yazid Mahfudz (Kabupaten Kebumen), Abdul Hafidz­ Bayu Andriyanto (Kabupaten Rembang). Djoko Nugroho­ Arief Rohman (Kabupaten Blora), Eko Purnomo­ Agus Subagyo (Kabupaten Wonosobo), Hendrar Prihadi­ Hevearita Gunaryati Rahayu (Kota Semarang), Seno Samodro ­Muhammad Said Hidayat (Kabupaten Boyolali), Mundjirin ­Ngesti Nugroho (Kabupaten Semarang), Joko Sutopo ­Edy Santosa (Kabupaten Wonogiri). Junaedi­ Martono (Kabupaten Pemalang), Mirna Annisa­ Masrur Masykur (Kabupaten Kendal), Alf Arslan Djunaid ­Moch Saelany Machfudz (Kota Pekalongan), Wardoyo Wijaya ­Purwadi (Kabupaten Sukoharjo), Srihartini­ Srimulyani (Kabupaten Klaten), dan Sigit Widyonindito

Windarti Agustina (Kota Magelang). Menurut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, yang menunjuk ke­17P kepala daerah untuk mengikuti pelatihan, Workshop Tunas Integritas itu diharap membuat para pimpinan Kabupaten/ Kota dapat mengetahui, memahami, dan menghayati arti dan makna pembangunan integritas. Sehingga, dapat beriringan bersama Gubernur membangun integritas Jawa Tengah, dengan semboyan ‘Jawa Tengah Sederhana, Integritas, Profesional’. ”Ini baru kali pertama di Indonesia. Jawa Tengah memelopori ini karena menyadari betul membangun integritas merupakan kebutuhan utama untuk mewujudkan clean governance and good government. Karenanya komitmen integritas mutlak dimiliki, khususnya para pimpinan daerah yang baru dilantik,” katanya, Sabtu (19/3/2016), di Rumah Dinas Gubernur, Puri Gedeh, Kota Semarang. Ganjar menambahkan pembangunan integritas bukan hal yang mudah dilakukan tapi juga bukannya tidak bisa dilakukan. ”Di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk membangun sistem dan SDM yang berintegritas, reformasi birokrasi terus kami lakukan. Integritas birokrat didorong menjadi roh kinerja birokrasi. Tindakan berani menolak pemberian terus dibudayakan. Sebenarnya kita tidak perlu CCTV untuk mengawasi, karena kita punya hati. Ada ’CC Tuhan’ yang super melihat. Dengan demikian reformasi bisa lugas diwujudkan,” tambah Ganjar. Ganjar sendiri juga akan berangkat ke Jakarta untuk mendampingi 17 Kepala Daerah bersama Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko dan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi serta empat Wakil Ketua DPRD Jateng. (dikutip dari Kabar 17.com)